Sosialisasi Politik
(Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku politik)
Disusun Oleh:
Cindy Grafidia LH
Ferry Valdano Akbar
Friadi Hagiri
Lismawati
JURUSAN ILMU POLITIK DAN STUDI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2009
Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai dinamika cukup tinggi dari masa-ke masa disemua bidang. Manusia mempunyai kecenderungan untuk mengetahui segala sesuatu dan melakukan segala hal serta dapat menunjukan reaksi atau sikap tertentu dalam berbagai situasi dan kondisi. Kecenderungan-kecenderungan tersebut disebabkan karena kemampuan daya nalar manusia yang didapat melalui informasi yang terjadi dalam proses interaksi dengan manusia lain maupun dengan instrument lain, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam melihat dinamika tersebut ada dimensi politik yang sejatinya tidak pernah lepas dari tindakan atau sikap manusia sebagai makhluk sosial atau manusia sebagai warga dari bagian pemerintahan suatu bangsa dan negara. Maka Menurut kami fenomena mengenai perilaku/sikap politik tersebut akan menarik jika dikaitkan dengan cara bagaimana mereka memperoleh orientasi politiknya. Dengan kata lain, sosialisasi politik akan menjadi focus kajian paper ini terkait dengan implikasi pada perilaku politik seseorang.
Definisi Sosialisasi Politik
Banyak sekali definisi mengenai sosialisasi politik , namun kami menarik pendefinisian sosialisasi politik sebagai sebuah proses perkembangan dimana seseorang atau individu-individu manusia menerima tahapan orientasi dan pola perilaku politik.[1] Sosialisasi politik juga merupakan proses pentransmisian dan pendidikan/pengajaran yang meliputi nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara kepada anggota masyarakat, kebudayaan politik antar generasi satu ke generasi berikutnya[2] dan memperhatikan bagaimana cara kita menerima atau mempelajari pemikiran atau kesadaran politiknya .
Definisi lain juga dikemukakan oleh Michael Rush dan Phillip Althoff bahwa sosialisasi politik merupakan proses oleh pengaruh mana seseorang individu bisa mengenali system politik yang kemudian menentukan persepsi serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik.[3] Sosialisasi politik merupakan bagian dari elemen-elemen dalam input sistem politik, maka sewajarnya dapat saja bahwa sosialisasi politik juga merupakan upaya untuk melestarikan suatu sistem.
Bentuk-bentuk Sosialisasi Politik
Sosialisasi politik merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus/berlanjut. Sosialisasi politik juga dapat dilakukan dalam bentuk yang sangat sederhana sampai dengan bentuk yang paling rumit. Sosialisasi politik dalam bentuk sederhana tersebut dapat kita temukan dalam interaksi secara personal (individu dengan individu lainnya) antar anggota keluarga[4], lingkungan dan lain sebagainya (sosialisasi politik secara langsung-sosialisasi politik informal). Begitu pula interaksi yang dilakukan dengan dan antar organisasi/lembaga (sosialisasi politik formal).
Agen/Instrumen Sosialisasi Politik
Sempat disebutkan di atas beberapa agen/instrument sosialisasi politik yang diantaranya:[5]
· Keluarga
· Sekolah
· Peer Groups
· Media massa
· Pemerintah
· Partai Politik
Keluarga merupakan agen primer dari setiap individu mendapatkan pendidikan/pengarahan politik yang berimplikasi pada pembentukan karakter yang nantinya akan mempengaruhi sikap/perilaku politik individu tersebut. Sekolah merupakan agen sekunder yang juga memiliki peran penting dalam pendidikan politik. Dalam lembaga ini, sosialisasi politik dominan dilakukan dengan cara doktrinasi serta instruksi. Peer Groups masuk dalam kategori agen sosialisasi primer sama halnya dengan keluarga. Bentuk sosialisasi yang dilakukan melalui interaksi secara langsung lebih dominan memunculkan interpretasi seseorang melalui cara komunikasi verbal dan non-verbal sehingga seseorang dapat saja melakukan proses peniruan/imitasi dan dapat pulan memberikan motivasi. Media massa berperan sebagai instrument penguat (katalisator) dari sumber pemikiran dan pengarahan. Jika dilihat dari kaca mata analisis, dalam melakukan sosialisasi politiknya, justru bisa saja media massa sedang mengalami politisasi. Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan, di mana beberapa mata pelajaran ditujukan untuk memperkenalkan siswa kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga, secara tidak langsung, melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui tindakan pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh dan ini mempengaruhi budaya politiknya.[6] Yang lainnya yaitu melalui lembaga, yaitu partai politik.
Menurut Dennis Kavanagh, “ in the newer state, the party often plays a major rule in creating or changing the political culture. Given the relative institusional underdevelopment in such states, the party becomes more than an electoral or aggregating instrument: it is also supplier of jobs and a means bringing people into contact with the government, providing information, integrating various groups and propagating national programmes__inshort, the task of political socialization looms large” yang artinya bahwa negara-negara baru (negara yang sedang berkembang) partai politik mempunyai peran yang sangat penting, selain untuk membentuk dan mengubah kebudayaan politik juga sebagai instrument pemilihan, agregasi kepentingan masyarakat kepada pemerintah, menyediakan informasi, penyatuan kelompok, penyatuan propaganda pemerintah. Singkatnya, hal ini merupakan peranan partai politik dalam melakukan sosialisasi politik.[7]
Implikasi Sosialisasi Politik Terhadap Perilaku Politik
Perilaku politik seseorang secara kongkrit merupakan cerminan atau respon dari seberapa besar pemahaman seorang individu atas sosialisasi politik atau pendidikan politik yang mereka dapatkan. Perilaku tersebut dapat direfleksikan secara actual dalam keseharian, misalnya dengan melakukan aktivitas politik dalam berorganisasi, ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan, serta ikut aktif dalam berpartisipasi politik melalui pemilihan umum. Sementara secara tidak langsung, perilaku politik seseorang dapat dilihat dalam bentuk yang lebih abstrak dapat dilihat dari pemahaman ideology, opini dan argumentasi dalam menanggapi sebuah isu/wacana politik terkait dengan system politik.
Jadi untuk membentuk suatu perilaku politik sesorang ditentukan oleh bagaimana sosialisasi politik itu dilakukan. Semakin besar sosialisasi politik yang dilakukan maka informasi dan referensi yang akan ditransfer nantinya juga akan banyak. Semakin banyak infformasi atau referensi tentu membuat perilaku politik seseorang dalam memandang atau menyikapi realita politik yang ada juga semakin kompleks.
Selain itu bentuk dari sosialisasi politik itu sendiri juga akan mempengaruhi. Bila sosialisasi politik berbentuk satu arah serta menutup kemungkinan interaksi atau dialog maka kemungkinan perilaku politik seseorang akan cenderung mengikuti dan menerima secara keseluruhan terhadap apa yang disampaikan oleh orang-orang yang melakukan sosialisasi politik. Hal ini bisa dicontohkan oleh sosialisasi politik yang dilakukan oleh rezim orde baru pada pemerintahan Soeharto. Sedang sosialisasi politik yang bersifat 2 arah dan membuka adanya partisipasi dalam bentuk dialog maka, selain sosialisasi politik akan tercapai pula pendidikan politik yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya kritis dan kecerdasan politik masyarakat.
[1] Sumarno. 1989. Dimensi-dimensi Komunikasi Politik. Bogor: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 82
[2] Kenneth P. Langton. 1969. Political Socialization. Oxpord University Press. Halaman 4
[3] Budaya dan Sosialisasi Politik. Available at; http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/budaya-dan-sosialisasi-politik.html. Rabu 2 September 2009. Diakses pukul 10:8 WIB.
[4] Keluarga merupakan akar dari sosialisasi politik (dapat disebut pula sebagai agen primer)
[5] Ibid. Budaya dan Sosialisasi Politik
[6] Ibid. Budaya dan Sosialisasi Politik
[7] Dennis Kavanagh. 1972. Political Culture. London: The Macmilan Press Ltd. Halaman 32-33
